Pemkot Makassar Konsolidasikan OPD Untuk Penyediaan Data Gender

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Hari ini, berbagai perwakilan perangkat daerah di Kota Makassar menghadiri pertemuan di Arthama Hotel, Kamis (13/6/2024).

Pertemuan dalam rangka penyediaan data gender di lingkup Kota Makassar ini dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Makassar.

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Nanin Sudiar, menjelaskan bahwa kegiatan ini ingin menghasilkan data terpilah dari masing masing perangkat daerah.

Tujuannya, sebut Nanin, pertama yaitu terealisasinya Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG).

“Wajib hukumnya ada di Kota Makassar, isinya rencana aksi di dinas masing masing yang bersinggungan dengan PUG,” jelasnya.

Tujuan kedua, yaitu untuk menganalisis Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

“Sesuai dengan APE kemarin, kita berada pada posisi 68% untuk PPRG kita. Angka 68% itu sudah angka maksimal. Ternyata di Pulau Jawa dan beberapa pulau seperti di Sumatera dan Kalimantan itu realisasi PPRG nya masih di bawah 50%,” ungkapnya.

Pencapaian PPRG tersebut, lanjut Nanin, sebelumnya dianalisis sendiri oleh DPPPA sehingga ke depannya, perangkat daerah diharapkan dapat menganalisis PPRG di wilayah kerjanya masing masing.

“Yang hadir pada hari ini menjadi tim PPRG Kota Makassar. Nanti kita masukkan di grup. Dan wajib hadir hingga Jumat depan karena kegiatannya berentetan,” pesannya.

“Yang hadir ini jangan diganti ganti karena takutnya rancuh dan yang kita inginkan tidak tercapai. Mohon pengertianta‘, mari belajar dengan serius, mari bekerja dengan serius,” tegasnya lagi.

Kegiatan yang berkelanjutan ini akan dipandu oleh tim pakar khusus, yaitu Fadiah Mahmud (Direktur LPA Sulsel), Rosniaty Panguriseng (YASMIB Sulawesi), dan Husmira Husain (Fasilitator Gender dan Anak Sulsel).

Sesi pertama pada hari ini memberikan pengantar terkait pentingnya data dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah.

Fadiah Mahmud memberikan konsep terkait data, mulai dari definisi data, sumber data, hingga teknik pengumpulannya.

“Hari hari ini, semua performa kebijakan kita harus evidence based, berbasis bukti. Apa itu bukti? data,” katanya.

Untuk penyediaan data gender, Fadiah menyebut bahwa kemungkinan yang paling banyak digunakan adalah dokumen pada masing masing perangkat daerah.

“Kalau kita bekerja dengan data, kita membangun habit yang baik. Kalau kita mampu memiliki data, maka kemampuan merasionalisasi tepat sasaran, emosi dapat dikontrol, outcome bisa dicapai,” terangnya.

Dirinya juga mengingatkan, perangkat daerah dalam mengumpulkan dan mengolah data harus menjaga akurasi dan tidak mengabaikan hal hal penting.

Selanjutnya, Rosniaty mengajak perangkat daerah untuk merenungkan kembali dokumen yang dimiliki.

“Coba dibuka kembali Renstranya, Renjanya, apakah muatannya berisi data, atau jangan jangan hanya opini?” ujarnya.

Ros, sapaannya, juga mengajukan beberapa pertanyaan dasar terkait penggunaan data oleh perangkat daerah.

“Toh ada data dan informasi, sejauh mana itu menjawab permasalahan dan isu strategis di masing masing perangkat daerah?” sambungnya.

“Apakah sesuai dengan urusan masing masing? apakah ada kegiatan yang dikerjakan tapi datanya tidak ada? Sejauh mana kegiatan yang kita kerjakan berkontribusi terhadap penyelesaian situasi dan kondisi berdasarkan fakta, data, dan informasi di Kota Makassar?” tanyanya lagi.

Untuk evaluasi PUG di daerah, Ros menyampaikan adanya satu indikator khusus terkait data.

“Berapa persen perangkat daerah memiliki data terpilah sektoral di luar dari statistik dasar yang dipublikasikan oleh BPS?” tandasnya.

Ia menambahkan, data terpilah tersebut juga menjadi penilaian yang sebelumnya jadi salah satu faktor penghambat Makassar meraih posisi pertama pada evaluasi pembangunan daerah.

Selain itu, terdapat beberapa masalah terkait tata kelola data oleh perangkat daerah.

Di antaranya, data belum berkualitas (belum memenuhi standar dan tidak memiliki metadata), sistem database sektoral yang belum terpadu, belum seragamnya kode referensi atau data induk, data sulit diakses dan tidak terintegrasi, ketidakjelasan unit pengelola data, serta keterbatasan sumber daya manusia pengelola data.

“Kita perlu berkontribusi terhadap evaluasi pembangunan daerah. Mohon maaf, dokumen perencanaan Kota Makassar banyak yang tidak responsif gender,” tukasnya.

sumber : https://edunews.id/dp3a-makassar/pemkot-makassar-konsolidasikan-opd-untuk-penyediaan-data-gender/