Inovasi Pembangunan Gender Berbasis Lorong Wisata, Antar DP3A Makassar Sabet Penghargaan APE 2023
LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Prestasi kembali diukir Pemerintah Kota Makassar, di pentas nasional. Dibawah nahkoda Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto.
Pemkot berhasil meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekpraya (APE) 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Bintang Puspayoga kepada Sekda Kota Makassar, Muh Ansar, disampingi Kadis DP3A Makassar, Achi Soleman di Gedung Metro TV Lantai 3, Kedoya Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (19/12/2023).
“Penerimaan penghargaan APE tahun 2023 dilaksanakan pada hari Selasa, 19 Desember 2023 di gedung Metro tv dan akan ditayangkan disiarkan Metro Tv pada tgl 22 Desember 2023 bertepatan dengan Peringatan Hari ibu. Kota Makassar salah satu menerima penghargaan tersebut,” kata Kepala DP3A Kota Makassar, Achi Soleman, Selasa (19/12/2023) malam.
APE merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada K/L dan Pemda atas keberhasilan dan prakarsa dalam pencapaian Pembangunan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pusat dan Daerah.
Lebih lanjut Achi Soleman menuturkan bahwa inovasi Pemkot Makassar adalah program Lorong Wisata (longwis) yang digagas oleh Wali kota Makassar Muhammad Ramdhan ‘Danny’Pomanto, kini membuahkan hasil.
Salah satu prestasi adalah lorong menjadi wadah Pembangunan Gender di Kota Makassar, mengharumkan nama Kota Makassar di tingkat nasional.
“Pembangunan Gender di Kota Makassar, hal ini dirasakan langsung oleh masyarakat Makassar, terutama dalam pelaksanaan program unggulan yaitu Lorong wisata,” jelasnya.
Menurutnya, Longwis bukan hanya menjadi destinasi wisata baru. Tetapi program didalamnya dapat mendorong peningkatan ekonomi masy khususnya masy lorong, longwis telah dikembangkan di Kota Makassar berjumlah 1.700-an lorong.
Selain longwis untuk memperkuat pemberdayaan perempuan di Kota Makassar terdapat beberapa lembaga pemberdayaan perempuan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun non pemerintah.
“Seperti Unit Layanan Disabilitas ( ULD) yang dikembangkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Perlindungan Anak ( UPTD PPA) yang dikelola oleh DP3A Kota Makassar,” tuturnya.
Kemudian terdapat pula Shelter warga yang merupakan inovasi dari DP3A Kota Makassar yang berperan aktif dalam kampanye pemenuhan hak dan perlindungan Anak dan perempuan, melakukan pencegahan kekerasan.
“Selain itu shelter warga juga melakukan pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak dan tentunya didalamnya juga terdapat kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan,” tukasnya.
Dia menambahkan, ucapan rasa terima kasih kepada seluruh OPD, Perusda dan seluruh pihak yang telah mendukung sehingga terwujud keseteraan Gender di Makassar.
Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan atas komitmen dan peran para pimpinan daerah dalam upaya wujudkan kesetaraan Gender.
“Pengarusutamaan gender dapat dilihat dari indeks pemberdayaan gender dan indeks pembangunan gender dengan mengintegrasikan isu gender dengan inovasi pembangunan,” ungkap Achi Soleman.
Wujudkan kesetaraan gender, Kota Makassar raih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya 2023. Penghargaan ini diberikan kepada kabupaten/kota yang mampu wujudkan kesetaraan gender dan suistanable development goals, serta meminimalisir bias gender berupa marginalisasi, stereotip, beban ganda dan juga diskriminasi perempuan.
Sekda Kota Makassar, Muh. Ansar menyampaikan penganugerahan Parahita Ekapraya ini merupakan sebuah capaian yang bukan hanya dilakukan oleh satu dua orang saja, namun merupakan kolaborasi dan kerja sama dari berbagai pihak.
Dan juga bentuk kesuksesan Wali Kota Makassar mewujudkan lingkungan kerja yang harmonis, sehingga seluruh OPD dapat bersinergi dengan optimal hingga tingkat RT/RW. Banyak aspek yang menjadi perhatian.
“Kerjasama berbagai pihak tentu dibutuhkan, pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, TP PKK, berbagai stakeholder dan juga organisasi peduli perempuan memiliki andil dalam pencapaian ini,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Bintang Puspayoga mengapresiasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah menerapkan pengarusutamaan gender di institusi masing-masing.
Perempuan mengisi sebagian populasi di dunia. Perempuan adalah aset bagi negara dan daerah jika mereka berdaya.
“Oleh karena itu saya mengajak semua pihak untuk mendampingi perempuan agar berdaya, tidak diskriminatif sehingga bisa mencapai kesetaraan dan kedamaian,” ungkap Menteri Bintang. (**)
Tinggalkan komentar