Perkara Perempuan-Anak Jadi Pantauan Dunia, Diskusi DP3A Makassar: APH Mesti Berbenah!
EDUNEWS.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar kembali menggelar diskusi di Hotel Best Western Plus Makassar, Rabu (24/5/2022).
Kegiatan bertajuk “Peningkatan Kapasitas APH Dalam Penanganan Kasus KTP/A” tersebut dinaungi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar.
Peserta yang hadir berasal dari Aparat Penegak Hukum (APH) di Makassar, mulai perwakilan pihak kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga bantuan hukum lainnya.
Adapun narasumber yang dihadirkan yakni Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nirwana, dan Dokter Ahli Forensik RS Bhayangkara, Denny Mathius.
Nirwana mengungkapkan, perkara perempuan dan anak saat ini menjadi pantauan dunia.
Salah satu yang disoroti, katanya, yakni cara APH dalam penanganan kasus yang seringkali vulgar dan kurang menghargai perempuan atau anak yang berhadapan dengan hukum.
“Pihak Australia mengadakan penelitian terkait putusan, dimana ada sekian ribu putusan yang belum kami anonimisasi. Itu temuan mereka dan kami harus koreksi. Ini baru di tingkat putusan,” beber Nirwana yang juga sebagai anggota Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung.
Ia mengingatkan, dalam penanganan kasus perempuan dan anak, sudah ada peraturan yang mesti dijadikan rujukan oleh semua APH.
“Sudah ada Perma Nomor 3 tahun 2017. Ini bagaimana kita menggali fakta dengan tetap menghargai harkat, martabat, dan HAM,” tuturnya.
Nirwana pun meminta agar APH menjalankan proses hukum sebagaimana diamanatkan oleh peraturan yang ada.
“Tolong rekan rekan APH, guna mencari bukti, bukan berarti kita memberikan pertanyaan vulgar ke korban atau bahkan yang sama sekali tidak ada hubungannya. Jangan korban dijadikan korban untuk kedua kalinya,” tandasnya.
Peningkatan kapabilitas APH dalam menangani kasus juga didorong oleh narasumber kedua, Denny Mathius.
Ahli Forensik tersebut menyebut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak layaknya ‘fenomena gunung es’.
“RS Bhayangkara saja sudah mencatat sekira 1018 total kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak 2021 – 2023. Bagaimana dengan rumah sakit lainnya?” tukasnya.
Tinggalkan komentar