DPPPA Sentil Anggota Shelter Warga yang Tidak Ikut Pelatihan: Janganmi Kalau Begitu Caranya!
MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Kegiatan Peningkatan Kapasitas Shelter Warga masih berlangsung sejak Senin lalu hingga hari ini, Jum’at (10/9/2023) di Hotel Royal Bay Makassar.
Beberapa perwakilan dari setiap shelter Warga se-Kota Makassar diundang hadir dalam kegiatan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar sebagai penanggung jawab kegiatan terus melakukan pemantauan peserta.
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DPPPA, Hapidah Djalante, lantas menyinggung adanya beberapa anggota Shelter Warga yang tidak maksimal mengikuti pelatihan.
Khususnya, bagi peserta yang sering terlambat atau bahkan tidak hadir sama sekali dalam pelatihan.
“Ke depannya, kasih saja ke orang yang mau datang. Janganmi yang tidak mau dan kasih tahu janganmi masuk di shelter kalau begitu caranya,” singgungnya.
Hapidah menambahkan, pihaknya seringkali mengingatkan agar keanggotaan Shelter Warga diisi oleh orang orang yang bisa dan mau serius bekerja.
Bahkan, dirinya tak segan meminta anggota shelter yang sulit aktif untuk mengajukan pengunduran diri ke Lurah masing masing.
“Anggota shelter itu ada beberapa orang, bukan cuma 1-2 orang. Kasih yang mau saja. Dan juga kalau tidak bisa, masih banyak orang yang mau bekerja untuk wilayahnya,” tegasnya.
Menurut Hapidah, kehadiran anggota shelter di setiap kegiatan koordinasi maupun pelatihan sangat diperlukan.
Hal ini dikarenakan banyaknya pendampingan shelter terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak di wilayah yang memerlukan keterampilan khusus.
“Di sini kan siapa tahu ada kasus ta, bisa di-sharing juga dengan kasus kasus dari kelurahan lain tentang bagaimana penyelesaiannya,” terangnya lagi.
Terkait evaluasi kinerja Shelter Warga, Hapidah berkata akan mengundang perwakilan tokoh masyarakat untuk melakukan monitoring.
Pertemuan dilakukan sekaligus untuk menyurvei indeks kepuasan warga terkait keberadaan Shelter Warga di kelurahan masing masing.
“Minggu depan ada monitoring. Biarkan masyarakat yang menilai. Yang diundang itu tentu di luar anggota shelter,” jelasnya.
Hasil monitoring tersebut, lanjut Hapidah, akan dikoordinasikan kepada masing masing Lurah yang mengeluarkan SK pengurus shelter.
Diketahui kegiatan peningkatan kapasitas yang telah berlangsung beberapa hari ini, menghadirkan narasumber dan praktisi ahli di bidangnya.
Terdapat 2 sesi kegiatan, yakni materi dan diskusi serta diskusi kelompok dan latihan manajemen kasus.
Perspektif Korban dan Peran Shelter Warga
Sesi awal peningkatan kapasitas hari ini Jumat (10/12/2023), mengundang narasumber aktivis dan pemerhati perempuan, Marselina May dan Alita Karen.
Marselina mengingatkan agar Shelter Warga bersama semua aparat hukum dan masyarakat yang terlibat dalam pendampingan kasus harus memiliki perspektif korban.
Ia lalu mengutip dari pakar hukum, Bivitri Susanti.
“Perspektif korban adalah bagaimana seseorang harus berpikir seakan akan menjadi korban yang menderita, sakit dan mungkin tidak paham akan sebuah pertanyaan karena masih anak anak,” paparnya.
Perspektif korban diperlukan agar korban tidak mendapatkan kekerasan ganda.
“Karena seringkali kita menyalahkan korban atau blaming the victim. Seperti perkataan kenapa memang ko keluar malam, kenapa memang ko pakai rok pendek,” tuturnya.
Marselina pun menegaskan bahwa perspektif seseorang dalam menangani kasus akan sangat mempengaruhi pikiran dan tindakan yang diambilnya.
Di sisi lain, Alita Karen membenarkan pentingnya ber-perspektif korban.
Apalalagi Shelter Warga memiliki banyak peran dan fungsi di masyarakat.
Di antaranya melakukan layanan seperti konseling dan pendampingan kasus, kampanye dan memutus mata rantai kekerasan.
“Juga tidak melulu soal kekerasan, tetapi masalah sosial yang muncul di wilayah ta’. Salah satu contoh yang paling gampang, persoalan akte kelahiran. Ini juga menjadi tanggung jawab Bapak/Ibu untuk membantu,” tukasnya.
Tinggalkan komentar