KPK Beri Catatan Khusus untuk Kota Makassar Soal Perencanaan APBD

MAKASSAR, INIKATA.co.id – Kepala Seksi Pencegahan Wilayah Sulawesi Selatan KPK, Tri Budi Rahmanto memberikan catatan khusus soal mekanisme perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Makassar.

Kata dia, mekanisme perencanaan APBD sangat penting dilakukan, selain memperbaiki mekanis hibah yang saat ini jadi ruang adanya korupsi.

“Tadi mekanisme terkait dengan perencanaan APBD kemudian terkait juga dengan hibahnya,” katanya kepada Wartawan, Selasa (14/11/2023).

Ia bahkan menyebut, perbaikan peraturan Walikota dengan mengacu pada Permendagri sangat diperlukan. Hal ini sebab semua perencanaan mengacu pada aturan tersebut.

“Kalau bisa yah Perwali nya dulu dilakukan perbaikan yang mengacu pada Permendagri 77 tahun 2020, kan terkait dengan hibah bansos dan sebagainya itu mengacunya kesana,” bebernya.

Ia juga menjelaskan, APBD yang kerap menjadi lahan korupsi bagi oknum di DPRD. Katanya, perencanaan yang tidak sesuai dengan tahapan dan regulasi dapat menjadi clue adanya tindak korupsi disana.

“Ya tadi kami sudah sampaikan bahwa ikuti saja regulasi yang ada ini kalau misalkan ada tahapan yang tidak tepat waktu atau tidak sesuai tahapan atau jadwal di regulasi berarti kami akan melihat itu sebagai salah satu clue adanya sesuatu terkait terhadap rencana pengadaan itu,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Pemerintah daerah bersama DPRD setempat agar selalu mengikuti tahapan dan jadwal yang ada.

“Nah kami mendorong agar pemerintah daerah bersama DPRD ikuti regulasi yang ada sehingga tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwalnya sehingga jika ini tepat waktu, tadi lelang dini bisa dilakukan, serapan anggaran bisa lebih baik lagi,” tutupnya.

Senada dengan itu, Walikota Makassar Moh Ramadhan Pomanto menyebut wajah pemerintahan saat ini memang belum bersih karena Makassar punya sejarah buruk sebelumnya.

“Jadi pertama bahwa image belum bersih pemerintah itu masih melekat karena kita punya sejarah yang kurang bagus sebelumnya,” katanya saat dihubungi.

Meskipun begitu, ia tetap menjelaskan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya walaupun persepsi masyarakat masih menganggap merah.

“Lebih baik cuma kan presepsi masyarakat belum bagus, walaupun sudah hampir kan sudah 68, cuma persepsi itu masih merah,” bebernya.

Untuk itu, kata dia, perlu kembali dilaukan pengkampanyean karena transparansi pemerintah sudah bagus.

“Saya kira ini betul betul harus kita kampanye kan. Transparansi pemerintahan sudah bagus,” pungkasnya. (B/Awal)

sumber : https://inikata.co.id/2023/11/14/kpk-beri-catatan-khusus-untuk-kota-makassar-soal-perencanaan-apbd/