Shelter Warga Naik Pamor, DPPPA Makassar Akan Pertajam Peningkatan Kapasitas

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Fasilitator Gender dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, Husmirah Husain, menyebut pamor Shelter Warga besutan Pemkot Makassar menjadi semakin luar biasa.

Dari masa awal keberadaannya pada tahun 2016 hingga saat ini, kata Husmirah, Shelter Warga mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Terdapat pergeseran bentuk layanan, hingga kerja kerja Shelter Warga.

“Pamor Shelter Warga ini luar biasa. Harapan kita di awal, shelter hanya merespon (kasus kekerasan perempuan dan anak). Tapi sekarang, mulai dari kasus KDRT hingga pencurian ayam, semua shelter yang diminta,” ujar Husmirah.

Hal tersebut disampaikannya pada hari kedua kegiatan Peningkatan Kapasitas Shelter Warga di Hotel Royal Bay Makassar, Selasa (7/9/2023).

Ira, sapaannya, melanjutkan bahwa perkembangan Shelter Warga adalah berkat kepercayaan masyarakat yang juga meningkat.

Ia menyebut istilah ‘Shelter Warga’ lahir karena adanya anggapan semua berasal dari masyarakat.

Terlebih karena Shelter Warga memang digagas dengan konsep berbasis masyarakat.

“Dianggap bahwa orangnya ada di masyarakat. Masalahnya ada di masyarakat, solusinya juga ada di masyarakat,” ujarnya.

Pun saat ada laporan kasus yang masuk, pengurus Shelter Warga mau tidak mau harus selalu memberi layanan terbaik.

“Shelter Warga bisa tiba tiba menjadi konselor karena kebutuhan. Kalau ada yang datang, kan tidak bisa dibilang tahan dulu baru dicarikanko konselor yg bersertifikat,” candanya.

Selain mendekatkan layanan kepada masyarakat, bahkan menurut Ira, Shelter Warga juga telah berfungsi mengembalikan norma yang sudah hilang.

“Dengan adanya shelter, sekarang mulaimi lagi kembali norma. Seperti kan ada namanya PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat). Kita dulu kalau magrib sudah dirasa harus pulang. Sekarang anak anak kan tidak,” urainya.

Seiring besarnya kepercayaan dan luasnya ruang lingkup kerja Shelter Warga, Ira lalu menyebut banyak tantangan yang masih perlu dijawab.

Salah satunya, adalah semakin banyaknya jumlah dan ragam kekerasan yang terjadi di masyarakat.

Di sisi lain, sebutnya lagi, ada keterbatasan sumber daya Shelter Warga yang sudah harus diperkuat.

“Masalahnya juga kan ada masalah yang pengurus Shelter Warga tidak punya pengetahuan akan hal itu,” kata Ira.

Untuk itu, Ira yang juga Paralegal LBH Makassar menyarankan beberapa langkah penguatan Shelter Warga yang bisa dilakukan.

Di antaranya termasuk peningkatan kapasitas yang lebih dalam, memperkuat jejaring, integrasi program, memperbanyak ruang dengan masyarakat, dan ikut dalam kegiatan eksternal.

Ira menegaskan bahwa Shelter Warga harus berkelanjutan, baik dengan dengan atau tanpa adanya program pendampingan.

“Kita tetap berjalan karena internalisasi nilai itu masuk di Shelter Warga. Jadi ada atau tidaknya fungsi kita, tetap harus ada penanganan,” tukasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, Achi Soleman, membenarkan ada ragam kasus yang berkembang di masyarakat.

“Memang modus dan operasional terkait kekerasan yang terjadi, apalagi pada anak, apalagi kekerasan seksual, itu semakin berkembang metodenya. Apalagi dengan adanya teknologi,” ungkapnya.

Pihaknya pun merasa perlu mempertajam peningkatan kapasitas pengurus Shelter Warga.

Bahkan, Achi kerap menanyakan pendapat para pengurus Shelter Warga terkait kebutuhannya, termasuk keterampilan yang dibutuhkan.

Salah satunya adalah kemampuan lobi dan negosiasi yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat jejaring dan memudahkan shelter dalam penanganan kasus.

“Jadi saya nanti upayakan ada lagi khusus untuk lobi dan negosiasi ya, Bapak Ibu,” kata Achi di hadapan para pengurus shelter peserta kegiatan peningkatan kapasitas.

Di samping itu, Achi menyampaikan payung hukum Shelter Warga yang akan segera diperkuat melalui Peraturan Walikota (Perwali).

“Sudah ada harmonisasi, nanti kami koordinasi,” bebernya.

Terkait masifnya peran Shelter Warga di masyarakat, Achi berharap para pengurus tetap fokus dalam menjalankan tugas.

Menyambut tahun politik, Ia berharap pengurus shelter meminimalisir gesekan gesekan yang terjadi.

“Bantu Pemkot meminimalkan gesekan gesekan yang terjadi. Kalau murni kasus perempuan dan anak, silahkan dirujuk,” pesannya.

Di samping itu, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DPPPA Makassar, Hapidah Djalante, mengajak kepada para pengurus shelter untuk memperkuat silaturahmi.

Ia meminta komunikasi terus terjalin, tidak terbatas hanya pada saat terjadi kasus kekerasan.

Hal ini sejalan dengan keperluan Shelter Warga untuk terus bersinergi dan membangun jejaring.

Hapidah lalu mengundang para pengurus Shelter Warga untuk hadir pada Public Gathering pada 11 November 2023 mendatang di Tanjung Bunga.

“Sekaligus dirangkaikan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Kita akan bergabung dengan teman teman pemerhati perempuan se Makassar dan sekitarnya,” tuturnya.

Dirinya juga mengaku telah berkomunikasi dengan Kanit PPA Polrestabes Makassar yang siap hadir pada acara tersebut.

“Kanit PPA siap hadir. Saya minta sampaikan nanti apa kendala kendala ta‘ saat di kepolisian,” harap Hapidah.

“Mariki sama sama silaturahmi, saya mohon pedulita‘, kerjasamata‘ bekerjaki’ dengan baik,” pungkasnya.