Jadi Inovasi Cerdas Percontohan Indonesia, DPPPA Makassar Kembali Gencar Bentuk Shelter Warga
MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Shelter Warga yang digagas Pemerintah Kota Makassar menuai banyak apresiasi sejak beberapa tahun setelah terbentuknya pada 2016 lalu.
Hal ini karena peranan besarnya dalam penyelesaian kasus perempuan dan anak.
Shelter Warga semakin dikenal luas setelah dipresentasikan pada Forum Kawasan Timur Indonesia yang baru ini digelar di Kupang, NTT (26-27/7/2023).
Sebanyak 70 Shelter Warga telah dibentuk di 15 kecamatan Kota Makassar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPPA).
Hal ini berarti sebanyak 70 kelurahan telah memiliki Shelter Warga, dari total 153 kelurahan yang ada di Makassar.
Tidak sampai di situ, DPPPA kembali menggencarkan pembentukan Shelter di kelurahan lainnya pada tahun 2023 ini.
Dimulai pada siang tadi, Senin (31/7/2023), Shelter Warga mulai dibahas di Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo.
Berbagai stakeholder tingkat kelurahan dikumpulkan, seperti Babinsa, Binmas, RT RW, Majelis Taklim, dan lain lain.
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DPPPA, Hapidah Djalante, memimpin pertemuan yang diawali dengan materi pengenalan Shelter Warga.
Hapidah menjelaskan, Shelter Warga ini merupakan yang pertama di Indonesia dan saat ini menjadi percontohan kota/kabupaten lain.
“Berbanggalah kita di Makassar karena ini satunya satunya di Indonesia,” ujarnya.
Ia menyebut banyaknya tamu dari luar yan berkunjung ke Makassar melakukan studi tiru Shelter Warga.
Hapidah pun meminta agar pembentukan pengurus Shelter Tallo dilakukan dengan maksimal dan penuh perhatian.
“Kita tahu Shelter ini haruslah orang yang mau bekerja. Harus orang yang betul peduli. Saya minta ke Lurah maksimalkanki‘ pemilihan orang orang yang akan bergabung,” pesannya.
Lebih lanjut, M. Ghufran (Yayasan Bhakti) mengatakan Shelter Warga banyak dipuji sebagai praktik cerdas.
Keterlibatan aktif masyarakat sebagai ide dasar pembentukan Shelter dinilai cukup ampuh dan sesuai dengan nilai bangsa Indonesia.
Terlebih, kata Ghufran, banyak masalah perempuan dan anak yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
Hal ini sejalan dengan peran Shelter untuk menyelesaikan kasus kasus ringan.
“Banyak kasus ringan yang bisa dilerai. Masyarakat kita ini sudah memiliki kebiasaan di awal untuk duduk bersama saat ada masalah. Bukan langsung ke kantor polisi,” tuturnya.
Ghufran menyebut masalah ringan seperti ‘cekcok’ dan perkelahian kecil antar keluarga atau tetangga memang baiknya diselesaikan kekeluargaan.
“Karena tidak selamanya masalah itu berujung positif jika dilaporkan ke kantor polisi apalagi kalau sampai di-publish di media. Itu kan aib yang susah hilang,” tandasnya.
Senada, Ketua Shelter Warga, Indah, yang juga hadir membawakan materi, menegaskan bahwa Shelter hadir sebagai sebuah gerakan masyarakat.
Sebab, sambungnya, kasus kekerasan di masyarakat, bukan perkara mudah yang dapat diselesaikan sendiri sendiri.
“Maka dari itu Shelter Warga ini harus berangkat dari penanaman rasa ikhlas. Rasa peduli. Jangan pernah mengharapkan iming iming apapun,” katanya.
Untuk mendirikan Shelter pun, seluruh stakeholder mesti berkolaborasi secara maksimal.
“Petakan situasi, selenggarakan pertemuan bersama, bentuk pengurus, tentukan sekretariat, dan dan rumah aman yang akan digunakan,” pungkasnya.
Tinggalkan komentar